TEMPO Interaktif, Jakarta – Pelaksanaan ujian nasional yang semrawut mendapatkan perhatian khusus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Komisi X Fraksi PKS, Raihan Iskandar, menyatakan kemungkinan pihaknya mengusulkan anggaran ujian nasional dipangkas setengahnya. “Boleh jadi anggaran ujian nasional bakal kami pangkas nantinya,” ujarnya melalui pesan singkat, Kamis 16 Juni 2011.
Pernyataan Raihan itu terkait kasus sontekan massal yang diungkap Siami, warga Gadel, Surabaya, Jawa Timur, yang melaporkan praktek sontekan massal saat berlangsung ujian nasional di SD Negeri Gadel II Surabaya. Siami melaporkan kasus itu setelah mendapatkan laporan anaknya yang bersekolah di SD tersebut.
Menurut Raihan, kasus Siami ini merupakan gambaran kegagalan pendidikan nasional dalam membangun karakter tunas bangsa. “Pendidikan karakter lebih cenderung dijadikan slogan tanpa langkah serius menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Ia pun menyatakan selama ini peraturan pendidikan soal evaluasi mengalami ketidakjelasan. “Contohnya di Undang-Undang Sisdiknas disebutkan evaluasi hasil pendidikan itu oleh pendidik atau guru. Sementara di aturan turunannya PP 19 tentang Sisdiknas dievaluasi oleh negara,” tuturnya. Padahal, evaluasi pendidikan ini memakan anggaran sekitar Rp 500 miliar tiap tahunnya.
Ia malah lebih memilih meniadakan ujian nasional dan diganti dengan tes nasional yang cukup untuk pemetaan kualitas pendidikan saja. Sedangkan dana ujian nasional, lanjutnya, bisa dialihkan untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun secara gratis dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas guru tingkat pendidikan dasar secara nasional.
Sumber : tempointeraktif.com
Leave a Reply