Arahan Ketua Majelis Syura PKS Ingatkan Bahaya Polarisasi Bagi Demokrasi

Jakarta — Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Aljufri mengingatkan adanya bahaya polarisasi masyarakat terhadap kelanjutan demokrasi Indonesia.

“Salah seorang Indonesianis asal Australia, Eve Warbuton, berpendapat bahwa keterbelahan atau polarisasi masyarakat Indonesia semakin terlihat dan itu menyebabkan terjadinya tiga kecenderungan yang membahayakan bagi kelanjutan demokrasi berkualitas di Indonesia,” ucap Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid yang mewakili penyampaian Dr. Salim dalam Arahan Ketua Majelis Syura PKS, Senin (31/01/2022).

HNW melanjutkan kontestasi Pemilu seringkali menjadi pertaruhan seolah itu adalah hidup dan mati antara kami dan mereka.

“Kontestasi politik tidak hanya dilihat semata-mata sebagai pesta demokrasi, dimana kemeriahan adalah milik semua warga untuk memilih wakil dan para pemimpinnya. Akan tetapi lebih dari itu, seringkali politik seolah-olah harus menuju kepada zero sum game,” tutur HNW.

Kecenderungan yang kedua adalah polarisasi seolah memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membingkai oposisi adalah musuh negara.

“Eve Warbuton juga menyampaikan bahwa polarisasi soalah memberi kesempatan kepada penguasa untuk membingkai siapapun yang berlawanan baik dari kalangan partai politik, akademisi, pengamat, maupun masyarakat sipil yang lainnya. Seolah-olah mereka adalah musuh negara,” jelas HNW.

HNW menuturkan kecenderungan ketiga yang sangat mengerikan adalah polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh demokrasi elektoral dan prosedural yang menghasilkan kebencian di ruang-ruang privat.

“Kebencian ini dipupuk dan dibawa ke dalam ranah privat dengan menghadirkan para buzzer. Bahkan kemudian masuk ke dalam ruang keluarga dan kerabat, dimana kemudian kondisi itu menghadirkan pemusuhan dan saling mencurigai diantara mereka,” ucap HNW.

HNW mengingatkan ini menjadi peringatan kesatupaduan bangsa Indonesia.

“Terus terang saya dan kita semua kaget membaca kajian dan pandangan seorang Idonesianis seperti ini, lepas dari betul tidaknya. Tentunya kondisi-kondisi semacam itu pastilah bukan kondisi yang diinginkan oleh para founding fathers kita. Tentu saja in imenjadi sesuatu yang penting untuk dipahami dan diposisikan dengan cermat dan proporsional oleh PKS,” terang HNW.

HNW menyampaikan pastilah sebagai anak bangsa ingin mewarisi dan melanjtkan apa yang menjadi kesepakatan founding fathers terkait dengan Indonesia sebagai negara hukum, demokrasi, dan bersatu dalam konteks NKRI.

“Karenanya PKS sebagai bagian dari sejarah Indonesia pastilah penting untuk mengupaykan bagaimana polarisasi dan stigmatisasi itu bisa dikoreksi. Maka penting betul PKS untuk melibatkan peran yang lebih konkrit lagi menghadirkan pendidikan politik untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, hukum yang berkualitas, dan kedaulatan rakyat yang berkualitas,” tukas HNW.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*