Islamedia – Dalam rangkaian Internasional konferensi yang diadakan di Leiden, Belanda, PIP PKS Belanda menggelar pelatihan diplomasi yang diikuti oleh jajaran pengurus PIP PKS Belanda, UK dan Jerman (21/10/11).
Acara ini di buka oleh Mustafa Kamal mewakili Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang berhalangan hadir dalam acara ini. Dalam sambutannya Mustafa Kamal mengatakan bahwa dawah hakekatnya adalah diplomasi sehingga keduanya memiliki kesamaan. Dia juga menjelaskan bahwa kalaupun sekiranya harus berdebat maka harus disampaikan dengan hikmah dan penuh dengan nilai – nilai kebaikan.
Hadir dalam acara ini Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxemburg dan Uni Eropa H.E. Arif Havas Oegroseno. Dalam paparannya dia menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Indonesia (Indonesia’s foreign policy). Dasar kebijakan luar negeri Indonesia termuat dalam alenia 1 dan 4 didalam pembukaan UUD 1945 yaitu kemerdekaan dan hak asasi. Dari dasar ini jelas bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan untuk setiap bangsa. Secara umum jika syarat berdirinya negara sudah terpenuhi yaitu wilayah, pemerintahan dan rakyat namun tanpa pengakuan dari negara lain maka negara tersebut tidak bisa berdiri. Inilah peran dari diplomasi luarnegeri untuk mendapat dukungan dari negara lain. Palestina yang sampai sekarang belum bisa eksis sebgai negara yang utuh sebagai contoh betapa pentingnya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam paparannya juga dijelaskan tentang sejarah diplomasi Indonesia, mulai dari kemerdekaan sampai saat ini. Pada tahun 1955, diplomasi Indonesia menoreh prestasi yang gemilang dengan diselenggarakannya konferensi Asia-Afrika yang dengan sarana pada saat itu konferensi dapat diselenggarakan dengan sukses. Dia juga memberikan contoh lain yaitu ”Archipelago concept” pada masa Perdana Menteri Juanda yaitu dalam menentukan batas wilayah untuk negara kepulauan seperti Indonesia yang sebelumnya menurut hukum internasional laut diantara batas teritorial merupakan milik internasional seperti Laut Jawa buka milik Indonesia tapi milik internasional. Diplomasi jangka panjang akhirnya membuahkan hasil yaitu pengakuan konsep tersebut pada tahun 1982. Dalam penutup paparannya dia menggambarkan betapa besar potensi Indonesia diantara negara-negara tetangga dan potensial saat ini dengan “Garuda yang menghadap ke utara” yang kakinya mencengkeram kuat ke bumi pertiwi Indonesia, dadanya perwujudan dari ASEAN, sayap terbentang ke Asia Pasifik dan India, ekor ke Austraslia dan New Zealand sebagai penyeimbaang dan paruhnya mengarah ke Cina yang saat ini muncul sebagai kekuatan super power dunia.
Pembicara kedua adalah Sulaiman Syarif diplomat senior bidang sosial politik di Kedutaan Besar Indonesia Belgia. Dalam paparannya dia menjelaskan teknik negosiasi dan urutan bagaimana sebuah hasil dari negosiasi jadi sebuah produk hukum. Sebelum diimplementasikan hasil dari negosiasi/diplomasi tersebut diratifikasi dengan undang-undang. Sulaiman juga menjelaskan bahwa sebuah negosiasi seharusnya tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi dan kepentingan negara diutamakan seperti ditolaknya ketika Rusia akan meluncurkan roket dengan teknologi tinggi di Biak karena tidak mau mengikuti aturan birokrasi salah satunya tidak mau diperiksa oleh beacukai dengan alasan karena rahasia dan berteknologi tinggi, akhirnya terpaksa ditolak.
Pelatihan dilanjutkan dengan pemateri ketiga yaitu Umar Hadi (KUAI KBRI di Belanda). Dalam bidang diplomasi sebenarnya masyarakat Indonesia di luar negeri tidak perlu mengurusi diplomasi/negosiasi karena sdh diamanatkan ke wakilnya di parlemen melalui pemilu dan akhirnya menunjuk diplomat sebagai kepanjangan tangan dari amanat tersebut. Dengan berbuat baik, taat hukum dan tidak berbuat criminal di luar negeri, hakekatnya telah membantu untuk proses diplomasi di negara tersebut. Setiap negosiasi atau diplomasi harus mengacu ke level yang lebih tinggi politik luar negeri sebuah negara dan politik luar negeri tidak bertentangnan dengan kebijakan nasional/konstitusi. Karena itu diplomasi berbeda antara kurun waktu tergantung kebijakan nasional pada saat itu. Sebagai penutup beliau menjelaskan tujuan dari sebuah diplomasi adalah “Perdamaian dan Persahabatan”.
Usia awal (5 tahun pertama) negara sangat menentukan karakter diplomasi negara tersebut. Dalam paparannya Umar Hadi mengenai karakter politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dinyataan proklamasi menyatakan kemerdekaan Indonesia sendiri. Deklarasi kemerdekaan seperti ini secara hukum internasional tidak benar. Secara hukum Internasional deklarasi ini menyalah konsep dimana pada saat itu penjajahan adalah “halal” dan suatu negara jajahan apabila akan merdeka maka harus dapat rekomendasi dari penjajahnya. Dengan kondisi deklarasi seperti ini maka konsekuensinya dari awal piagam kemerdekaan Indonesia sudah berbenturan dengan piagam internasional (piagam PBB). Inilah karakter bangsa kita yang mempunyai potensi untuk suatu saat menjadi bangsa yang besar dalam percaturan dunia karena dinyatakan tegas sejak awal kemerdekaannya. Juga perkembangan diplomasi saat ini tidak hanya dari luar tapi juga menbawa perkembangan baru dari luar ke pengambilan kebijakan di dalam negeri.
Training diplomasi ini ditutup oleh Dr Taufik Widjaja dari Bidang Hubungan Luar Negeri PKS (BHLN-PKS) yang menceritakan bagaimana PKS membangun hubungan luar negerinya diantaranya dengan Duta Besar Cina dari partai komunis, juga dengan partai buruh di Australia. (delfindo)
Leave a Reply